CIMAHI, BERTANYA.ID – DPRD Kota Cimahi menegaskan pentingnya disiplin fiskal dalam penyusunan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Sikap tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi, Rabu (12/8/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi terkait P-APBD 2026. Wali Kota Cimahi diwakili Wakil Wali Kota Cimahi dalam agenda tersebut.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, mengatakan kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah maupun DPRD untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas belanja.
Menurutnya, pembahasan P-APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Berbagai penyesuaian dilakukan agar struktur anggaran tetap seimbang dan tidak menimbulkan defisit.
“Memang saat ini kita berada dalam kondisi yang ketat atau disiplin fiskal. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Dalam pembahasan kemarin ada kekurangan di sisi belanja, tetapi melalui diskusi dan kesepakatan bersama akhirnya bisa kita selesaikan,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian menjadi penting agar seluruh program yang masuk dalam APBD benar-benar memiliki dukungan kemampuan fiskal yang memadai.
“Intinya harus nol, balance. Tidak ada defisit,” katanya.
Wahyu optimistis Kota Cimahi mampu melewati kondisi fiskal tersebut dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Salah satunya melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai keberadaan sejumlah perguruan tinggi di Cimahi, termasuk Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), dapat menjadi kekuatan untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, salah satunya pengelolaan sampah.
“Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Potensi yang mereka punya bisa kita bicarakan bersama dengan pemerintah kota, sehingga permasalahan yang ada di Kota Cimahi bisa kita selesaikan bersama,” tuturnya.
Wahyu juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong aparatur untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran pegawai di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi sarana edukasi sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai berbagai persoalan lingkungan.
Salah satunya melalui edukasi pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini harus menjadi gerakan bersama, sehingga potensi yang ada di Cimahi bisa kita satukan untuk menyelesaikannya,” pungkas Wahyu.
