Bandung, bertanya.id - Isu sampah Kota Bandung mendapat tamu dari dunia akademik. Universitas Halim Sanusi menyambangi DPRD Kota Bandung, Selasa (6/1/2026), membawa tawaran kolaborasi ilmiah untuk membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Wakil Rektor Universitas Halim Sanusi, Cukup Mulyana, menilai persoalan sampah tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan parsial. Ia menekankan pentingnya peran akademisi dalam menyuplai data, analisis, dan rekomendasi berbasis riset agar kebijakan publik tidak sekadar reaktif.
“Masalah sampah membutuhkan pendekatan komprehensif. Akademisi bisa membantu memastikan kebijakan yang lahir benar-benar berbasis data dan kajian ilmiah,” ujar Cukup dalam pertemuan tersebut.
Dalam kunjungan itu, pihak kampus memaparkan sejumlah hasil kajian sekaligus menawarkan kerja sama dengan DPRD Kota Bandung, khususnya Fraksi PKS. Fokus yang ditawarkan adalah solusi pengelolaan sampah yang terintegrasi, menggabungkan aspek teknis lapangan dengan kerangka kebijakan.
Meski demikian, pembahasan juga menggarisbawahi batasan regulasi. Setiap program kolaborasi, disebutkan, harus selaras dengan aturan pemerintah daerah, terutama menyangkut mekanisme penganggaran dan tata kelola pemerintahan.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan meluas, tidak hanya melibatkan Fraksi PKS, tetapi juga komisi-komisi terkait serta lintas fraksi di DPRD. Dukungan politik yang lebih luas dinilai krusial untuk mendorong kebijakan pengelolaan sampah yang konsisten dan berjangka panjang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat, mengapresiasi inisiatif Universitas Halim Sanusi. Menurutnya, paparan berbasis data tersebut memberi sudut pandang baru dalam melihat persoalan sampah yang selama ini kerap berulang.
Ia pun optimistis sinergi antara legislatif dan kalangan akademisi dapat menjadi pijakan menuju Bandung yang lebih sirkular, sehat, dan berkelanjutan.(*)
Red.
