Bandung, bertanya.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menggunakan data dari tingkat RW (Rukun warga) untuk menyelesaikan persoalan perkotaan seperti banjir, sanitasi, sampah, hingga ketertiban wilayah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat Siskamling Siaga Bencana ke-71 di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Senin, 12 Januari 2026
Menurutnya, Pemkot Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki data sensus hingga karakter RW. Dari total 1.597 RW, seluruhnya telah terdata dan kini sedang menjalani proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dengan data yang lengkap sampai tingkat RW, kebijakan tidak lagi dibuat berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan riil warga,” kata Farhan.
Kunjungan ke Kelurahan Lebak Gede merupakan kunjungan ke-71 dari total 151 kelurahan yang ditargetkan dikunjungi Wali Kota pada hari kerja sejak September 2025.
Farhan menilai, kehadiran langsung di wilayah memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan Kota Bandung dari level paling dasar.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan kembali menegaskan adanya tiga jalur utama penyaluran aspirasi masyarakat, yakni melalui reses DPRD, musrembang, dan Prakarsa RW.
Dari ketiganya, Prakarsa RW dinilai paling strategis karena memberikan kewenangan langsung kepada RW untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
“Tidak ada lagi penyeragaman. Setiap RW memiliki persoalan dan prioritas yang berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Lebak Gede Usman Adireja melaporkan sejumlah persoalan krusial di wilayahnya, di antaranya titik rawan banjir dengan karakter aliran deras di kawasan Tubagus Ismail bawah, serta pohon rawan tumbang di beberapa ruas jalan utama.
Permasalahan sanitasi juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ratusan rumah di sejumlah RW tercatat belum memiliki septic tank, sehingga limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke saluran air.
Menanggapi hal tersebut, Farhan menegaskan penanganan Open Defecation Free (ODF) dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi prioritas Pemkot Bandung karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan pencegahan stunting. Penanganan ditargetkan dilakukan secara bertahap hingga 2029.
“Kalau kita bisa membersihkan yang paling kotor, maka yang lain akan ikut bersih,” tegasnya.
Di sektor persampahan, Farhan menekankan solusi jangka panjang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan oleh pemerintah. Pemilahan sampah dari rumah menjadi kunci utama, dengan target pengelolaan 25 kilogram sampah organik per RW per hari.
Selain itu, penataan pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi perhatian. Farhan menegaskan PKL tetap dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, namun harus ditata secara tertib, tidak bersifat permanen, tidak menutup drainase, serta memiliki jam operasional yang jelas.
“Pendekatannya harus persuasif, bertahap, tetapi pasti,” pungkasnya.(kyy)**
Sumber: Diskominfo Kota Bandung
