Bandung, bertanya.id - Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tidak sekadar ditandai dengan hadirnya website atau aplikasi. Lebih dari itu, transformasi digital juga menyangkut perubahan budaya kerja dan cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar proses yang sebelumnya manual dapat menjadi lebih efektif, efisien, mudah, dan nyaman.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo Kota Bandung, Ganjar Setya Pribadi dalam Sonata Talkshow bertajuk “Layanan Digital Kota Bandung: Makin Mudah, Makin Nyaman”, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut Ganjar, penggunaan teknologi tidak boleh hanya berorientasi pada pembuatan website atau aplikasi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu mengubah pola dan budaya kerja sehingga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan.
“Intinya adalah bagaimana kita mengubah budaya kerja. Jadi, transformasi digital itu bukan sekadar membuat website atau aplikasi, lalu selesai," katanya.
"Teknologi harus menjadi bagian dari perubahan cara kita bekerja, sehingga proses yang sebelumnya manual bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ia menilai, penerapan layanan digital juga harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat sebagai pengguna. Dengan penetrasi internet di Kota Bandung yang disebut telah mencapai lebih dari 80 persen, kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital dinilai cukup tinggi.
“Kalau melihat penetrasi digital di Kota Bandung, pengguna internetnya sudah cukup tinggi, lebih dari 80 persen. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital juga sudah cukup besar. Karena itu, layanan Pemerintah Kota Bandung memang perlu terus beradaptasi dan masuk ke kanal digital sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penggunanya,” jelasnya.
Meski demikian, transformasi digital bukan berarti seluruh layanan tatap muka harus dihilangkan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung sehingga pemerintah perlu menyediakan pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat.
“Transformasi digital bukan berarti seluruh layanan harus meninggalkan layanan tatap muka. Masih ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung. Jadi, pendekatannya bukan menggantikan layanan konvensional sepenuhnya, tetapi menyediakan pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam layanan ketenagakerjaan, transformasi digital turut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan mencari pekerjaan.
Proses yang sebelumnya membutuhkan berkas fisik, pencetakan, hingga fotokopi, kini dapat dilakukan secara digital sehingga lebih praktis dan efisien.
Salah satunya melalui New BIMMA Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik untuk mencari lowongan pekerjaan maupun saat mengikuti kegiatan job fair.
Myiesha, mahasiswa Telkom University yang melakukan riset terkait layanan digital ketenagakerjaan menyebutkan, sebagian responden menilai penggunaan aplikasi NEW BIMMA lebih praktis karena dapat diakses dengan mudah melalui perangkat mereka.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa preferensi pengguna NEW BIMMA cukup beragam. Karena itu, pengembangan layanan perlu terus mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat agar akses terhadap layanan ketenagakerjaan semakin mudah.
Kemudian, persoalan digital dan pendampingan masyarakat tetap diperlukan agar transformasi digital dapat berjalan inklusif.
“Jangan sampai kita memaksakan masyarakat untuk menggunakan teknologi yang belum familiar. Kita yang harus menyesuaikan teknologi dengan kebiasaan dan kebutuhan pengguna,” katanya.
Ia mencontohkan masyarakat lanjut usia atau orang tua yang mungkin lebih terbiasa menggunakan WhatsApp dibandingkan mengunduh aplikasi baru. Karena itu, layanan pemerintah dapat hadir melalui platform yang sudah familiar tersebut, termasuk dengan memanfaatkan chatbot berbasis AI untuk memberikan informasi maupun membantu proses registrasi layanan.
“Layanan digital pemerintah itu bisa hadir di WhatsApp. Kalau mau pakai AI, kita bisa ada chatbot AI di WhatsApp. Jadi, masyarakat tinggal mengirim WhatsApp ketika membutuhkan layanan, dan bisa dibantu untuk mendapatkan informasi atau melakukan registrasi,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan teknologi benar-benar memudahkan masyarakat, bukan justru menambah tahapan baru dalam mengakses pelayanan. (tiw)**
Sumber : Diskominfo Kota Bandung
