Cimahi, bertanya.id - Literasi keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi sekaligus mampu mengambil keputusan investasi secara bijak. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan pembiayaan negara menjadi semakin penting agar mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional.
Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama dengan Pemerintah Kota Cimahi menggelar Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi APBN serta Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030, di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkenalkan instrumen investasi yang aman dan produktif.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang telah memilih Kota Cimahi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan kegiatan edukasi tersebut.
"Sering kali masyarakat memandang APBN hanya sebagai dokumen berisi angka-angka. Padahal sesungguhnya APBN merupakan instrumen utama negara yang bekerja untuk melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan nasional," ujar Ngatiyana.
Ia menjelaskan, melalui APBN pemerintah membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan nasional. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ngatiyana menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi dunia, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang relatif terjaga. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang dikelola secara hati-hati, termasuk pengelolaan pembiayaan negara yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.
"Saya berharap masyarakat Kota Cimahi semakin cerdas secara finansial, semakin bijak dalam berinvestasi, dan semakin aktif mendukung pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap bagaimana anggaran tersebut dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tutupnya.
Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Singgih Gunarsa, menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel merupakan instrumen pembiayaan negara yang tidak hanya aman dan terjangkau, tetapi juga memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain memperoleh imbal hasil investasi yang kompetitif, masyarakat turut berkontribusi langsung dalam membiayai pembangunan nasional melalui APBN.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menawarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030 yang terdiri atas dua pilihan tenor, yakni ORI030-T3 dengan jangka waktu tiga tahun dan kupon tetap sebesar 6,90 persen, serta ORI030-T6 dengan tenor enam tahun dan kupon tetap 7,00 persen.
"ORI030 menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Selain menawarkan kupon yang kompetitif, investasi ini juga dijamin oleh negara sehingga aman. Kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya dari Kota Cimahi dan sekitarnya, berpartisipasi membeli ORI030 sebagai bentuk investasi sekaligus dukungan terhadap pembiayaan pembangunan nasional," ujar Singgih.
Ia menjelaskan, ORI030 merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN di tengah kondisi anggaran negara yang masih mengalami defisit sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal tiga persen sebagaimana ketentuan fiskal, sehingga kondisi keuangan negara dinilai tetap sehat dan terkendali.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengelolaan utang pemerintah. Secara keseluruhan masih sangat terjaga dan dikelola secara hati-hati. Dana yang dihimpun melalui ORI digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga memperoleh materi mengenai pentingnya literasi keuangan, strategi membangun investasi yang sehat, karakteristik Surat Berharga Negara Ritel, hingga mekanisme pembelian ORI030, yang disampaikan oleh narasumber Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Bahal A. Pranata. (Bidang IKPS).
