Cimahi, bertanya.id – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menanggapi aspirasi mahasiswa terkait dugaan adanya pungutan 10 persen di lingkungan dinas tersebut. Sikap terbuka yang ditunjukkan DPKP pun mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencerminkan pemerintahan yang siap menerima kritik dan pengawasan publik.
Kepala DPKP Kota Cimahi, Ami, mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan kontrol sosial yang harus dihormati secara positif.
“Aspirasi mahasiswa tentu kami hormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Kami terbuka terhadap kritik, masukan, maupun pengawasan selama disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta,” ujar Ami.
Ia menegaskan, seluruh proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPKP Kota Cimahi dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, pihaknya juga membuka ruang komunikasi serta klarifikasi agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut Ami, transparansi dan profesionalisme menjadi prinsip yang terus dijaga dalam setiap pelaksanaan program pelayanan publik di lingkungan DPKP.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik dan tata kelola pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar. Karena itu, kami terbuka terhadap pengawasan publik,” katanya.
Ami juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi demi menciptakan iklim pemerintahan yang sehat dan konstruktif.
Respons terbuka dari DPKP tersebut mendapat apresiasi dari Ketua SMHI, Zulkifli. Ia menilai langkah DPKP yang memilih membuka ruang komunikasi menunjukkan sikap dewasa dan tidak anti kritik.
“Kami mengapresiasi sikap terbuka dari DPKP Kota Cimahi yang merespons aspirasi mahasiswa dengan baik. Ini menjadi contoh bahwa kritik dan pengawasan publik dapat dijawab melalui komunikasi yang sehat dan transparan,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, ia menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta menyerahkan proses klarifikasi kepada mekanisme yang berlaku.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa harus dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan agar tetap bersih dan akuntabel, bukan untuk menciptakan kegaduhan,” tegasnya.
Zulkifli berharap hubungan antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif melalui keterbukaan informasi, dialog, dan pengawasan yang objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Ia juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mendukung pembangunan Kota Cimahi yang lebih baik.(*)
Red.
