Cimahi, bertanya.id - Konsolidasi pendidikan Kota Cimahi memasuki babak penting. Kehadiran Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Gedung PKG Cimahi Tengah, Rabu (28/1/2026), menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah menata fondasi sumber daya manusia sejak dini.
Mengusung tema “Membuka Rakor Pendataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar”, forum tersebut tak sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat arah kebijakan pendidikan ke depan. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan duduk bersama, membahas data, mutu, hingga sistem penerimaan murid baru.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa kualitas pendidikan bertumpu pada profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Adaptif terhadap perubahan dan menjunjung tinggi integritas menjadi kunci di tengah dinamika kebijakan dan perkembangan zaman.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan kota. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pembentuk karakter generasi Cimahi ke depan,” tegasnya.
Rakor ini juga menjadi ruang evaluasi pembinaan tenaga pendidik sekaligus penyerapan aspirasi dari kepala sekolah PAUD, SD, dan SMP. Beragam isu krusial mengemuka, mulai dari penguatan kompetensi guru, tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas layanan belajar, hingga persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Untuk SPMB mendatang, sistem tetap mengacu pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, terdapat penyesuaian pada jalur prestasi yang kini menggunakan tes kompetensi akademik. Ngatiyana menekankan prinsip keadilan agar penerimaan peserta didik berlangsung transparan dan berbasis kemampuan terukur, sekaligus meminimalkan ketimpangan.
Di sisi lain, komitmen Pemkot Cimahi ditegaskan melalui dukungan konkret, baik bagi sekolah negeri maupun swasta. Bantuan SPP bagi siswa kurang mampu di SMP swasta, pemberian seragam, hingga dukungan sarana belajar menjadi langkah nyata meringankan beban masyarakat.
“Tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh anak Cimahi mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Supriatna, menambahkan bahwa pendataan tenaga pendidik menjadi fokus utama rakor. Data yang akurat dinilai sebagai fondasi perencanaan kebutuhan, pemberian insentif guru non-ASN, hingga penyusunan anggaran yang tepat sasaran.
Selain itu, pemanfaatan papan interaktif digital dan laptop bantuan kementerian didorong untuk mengakselerasi kualitas pembelajaran. Nana juga mengingatkan pentingnya pengisian Dapodik secara jujur dan akurat sebagai dasar penyaluran bantuan revitalisasi sarana prasarana.
Rakor ini menegaskan satu hal: pendidikan bukan hanya urusan sekolah atau pemerintah semata. Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci menyiapkan generasi emas Cimahi menuju 2045.(*)
Red.
