“Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini akan menerbitkan surat edaran untuk semua kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa agar menyampaikan informasi mengenai anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan,” kata Dedi, Senin (5/1/2026).
Menurut Dedi, keterbukaan informasi anggaran dan kinerja dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang mudah diakses masyarakat, termasuk media sosial. Ia menegaskan, pengumuman capaian kinerja wajib disampaikan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan.
“Bisa diumumkan melalui media sosial maupun perangkat lainnya agar publik tahu secara transparan. Wajib mengumumkan capaian kinerja setiap bulan,” ujarnya.
Dedi menilai, transparansi merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong evaluasi kinerja pemerintahan. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat menilai sejauh mana program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai harapan.
“Jadi masyarakat bisa menilai dan merasakan kinerja yang sudah pemerintah lakukan,” kata Dedi.
Ia menambahkan, anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan memiliki kewajiban menjalankan pembangunan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.
“Uang yang pemerintah kelola ini dari pajak rakyat dari semua tingkatan. Jadi semua pembangunan harus transparan, terbuka, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Dedi berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dapat semakin menguat, sejalan dengan upaya mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa melalui kolaborasi berbagai pihak.(*)
Red.
