Pengajuan judicial review dilakukan melalui tim hukum yang terdiri dari Viktor Santoso Tandiasa, Nikita Johanie, Raihan Nugroho, Agustine Pentrantoni Penau, dan Didi Supandi.
Selain itu, judicial review juga ditujukan terhadap penjelasan Pasal 8 dalam undang-undang yang sama.
“Rumusan norma perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers masih sangat multitafsir. Tidak dijelaskan perlindungan seperti apa yang diberikan pemerintah dan masyarakat kepada wartawan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 17 Agustus 2025
Menurut Viktor, ketidakjelasan tafsir Pasal 8 membuka celah kriminalisasi terhadap wartawan.
Hal ini bahkan bisa menjadi dasar gugatan perdata terhadap wartawan terkait karya jurnalistik yang mereka hasilkan.
Dalam permohonannya, Iwakum meminta MK menyatakan bahwa Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.
Iwakum juga menegaskan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya berdasarkan kode etik pers.
Ia menambahkan, “Wartawan tidak boleh lagi bekerja di bawah bayang-bayang ancaman kriminalisasi maupun gugatan perdata hanya karena menjalankan tugas jurnalistik.”
Sekjen Iwakum, Ponco Sulaksono, menekankan bahwa wartawan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas seperti profesi lainnya.
Ia mencontohkan, advokat dilindungi Pasal 16 UU Advokat, sedangkan jaksa dilindungi pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.
“Wartawan juga seharusnya mendapat perlindungan hukum yang tegas dan tidak multitafsir. Jika tidak, kebebasan pers yang dijamin konstitusi akan terus terancam,” pungkas Ponco.(*)
Red.
