Bandung, bertanya.id - Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan layanan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama sebagai bagian dari komitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer bagi seluruh warga.
Salah satu keunggulan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama adalah integrasi layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan.
Warga yang melahirkan di puskesmas kini langsung mendapatkan dokumen kependudukan secara otomatis, mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga.
Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam kegiatan launching yang dipusatkan secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan diikuti secara daring untuk Puskesmas Garuda, pada Kamis, 15 Januari 2026.
Peluncuran ini menjadi tonggak awal dari program strategis Pemkot Bandung dalam menghadirkan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan yang tidak mengenal batas jam kerja.
Pada tahap awal, dua puskesmas langsung beroperasi penuh selama 24 jam, yakni Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda, sebelum diperluas ke lima lokasi lainnya.
Dalam sambutannya, Farhan menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya peluncuran Puskesmas 24 Jam sebagai wujud nyata janji pelayanan publik yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan puskesmas yang beroperasi penuh selama 24 jam bukan sekadar pemenuhan janji kampanye, melainkan kebutuhan mendesak kota besar seperti Bandung.
“Layanan kesehatan adalah bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Dan standar itu dari waktu ke waktu harus semakin tinggi,” kata Farhan.
Menurutnya, kehadiran Puskesmas 24 Jam diharapkan dapat menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak harus langsung menuju rumah sakit ketika terjadi kondisi darurat.
Dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional dan Universal Health Coverage (UHC), warga didorong untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Lebih jauh, Farhan mengaitkan penguatan layanan kesehatan dengan agenda pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkualitas.
Ia mengungkapkan, meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Bandung diperkirakan mencapai 5,3 persen, masih terdapat pekerjaan rumah besar terkait kesenjangan sosial dan kesehatan masyarakat.
“Jumlah penduduk miskin memang menurun dan tingkat pengangguran terbuka juga berkurang. Namun kualitas kemiskinan justru memburuk. Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya masih terjadi,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Farhan, menuntut intervensi pelayanan publik yang lebih presisi berbasis karakteristik wilayah.
Oleh karena itu, kehadiran Puskesmas 24 Jam dinilai sangat strategis sebagai layanan dasar yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah dengan kerentanan kesehatan tinggi.
Wali Kota juga menilai, pembangunan layanan publik di Kota Bandung tidak dapat dilakukan secara seragam.
Keberagaman karakter wilayah harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan layanan, termasuk sektor kesehatan.
Melalui Program Prakarsa dan pendataan sensus hingga tingkat RW yang kini telah mencapai 100 persen, Pemkot Bandung memiliki basis data yang kuat untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, termasuk persoalan sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga prevalensi penyakit seperti diare, TBC, dan stunting.
“Puskesmas 24 jam ini adalah bagian dari penyelesaian masalah mendasar. Kita selesaikan dulu ‘skin care’-nya sebelum make up dan lipstik,” ujar Farhan seraya menggambarkan pentingnya pelayanan dasar dibanding proyek-proyek kosmetik semata.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menyampaikan, Puskesmas 24 Jam merupakan bentuk komitmen Dinkes dalam memperluas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kita launching secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan secara daring dari Puskesmas Garuda. Selanjutnya, Insya Allah akan menyusul lima puskesmas lainnya,” ujar Sony.
Lima puskesmas yang direncanakan menyusul adalah Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan. Model layanan yang diterapkan pada tahap awal akan menjadi prototipe yang direplikasi di lokasi-lokasi tersebut.
Sony juga memastikan bahwa Puskesmas Ibrahim Adjie telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh proses administrasi bagi ibu melahirkan dapat langsung dilayani di tempat. (ziz)**
Sumber : Diskominfo Kota Bandung
