Bandung, bertanya.id – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung kembali memicu banjir di sejumlah titik, termasuk kawasan rawan di Dayeuhkolot. Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penanganan bantuan bagi warga terdampak tetap berjalan, meski Gubernur Dedi Mulyadi saat ini berada di Sumatra untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana di sana.
Menurut keterangan resmi, tim provinsi telah menyalurkan logistik sejak malam sebelumnya. Sembako, makanan siap saji, serta perlengkapan darurat lain dikirim langsung ke lokasi terdampak. Dedi menuturkan, distribusi bantuan terus dilakukan meski ia tidak berada di Bandung, karena penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat.
Selain penanganan lapangan, Dedi menyoroti urgensi reformasi tata ruang dan perbaikan ekologi untuk menekan risiko bencana berulang. Ia mendorong reboisasi di kawasan lereng seperti Ciwidey dan Pangalengan, sekaligus pembenahan daerah resapan dan aliran sungai. Alih fungsi lahan dan penyempitan sungai disebut sebagai faktor dominan yang memperburuk banjir dan longsor di Bandung.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama BPBD telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor. Tinggi genangan di beberapa lokasi dilaporkan mencapai 1,5 meter, memaksa ribuan warga mengungsi. Petugas gabungan dan relawan bergerak 24 jam melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta pembersihan lingkungan. Tenda darurat dan lokasi pengungsian juga mulai dipenuhi warga terdampak.
Kunjungan Dedi ke Sumatra di saat Bandung juga menghadapi krisis menunjukkan pendekatan lintas-wilayah dalam penanganan bencana. Pemerintah berupaya memastikan bahwa korban di mana pun berada memperoleh perhatian setara, tanpa sekat geografis.
Bagi warga terdampak, keberlanjutan bantuan memberikan ruang bernapas di tengah kondisi sulit. Sementara bagi pemerintah, rangkaian bencana ini menjadi pengingat penting bahwa strategi penanggulangan tidak cukup hanya respons darurat, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kebijakan lingkungan, tata ruang, dan mitigasi jangka panjang.
Harapannya, kolaborasi dan kesadaran ekologis ini bisa terus berlanjut, agar pemulihan berjalan merata dan tidak ada korban yang terabaikan.(*)