Bertanya.id, Bandung - Proyek pelatihan singkat TOEIC (Test of English for International Communication) yang dilaksanakan oleh PT Citra Global Prospexindo dengan nilai pagu sebesar Rp7.000.000.000,00 dan harga penawaran sebesar Rp6.995.680.805,40 pada Tahun Anggaran 2024, menjadi sorotan tajam organisasi Jaringan Siliwangi Indonesia (JSI). Kegiatan tersebut berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman No. 6, Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.16 Juni 2025
Ketua Umum DPP JSI, Nanang Jaenudin, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap tertutup Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak responsif terhadap permohonan audensi yang telah diajukan sebanyak tiga kali.
Permohonan pertama diajukan dengan nomor surat 004/AUD/JSI-SKJ/IV/2025, dijadwalkan pada 30 April 2025, namun ditolak tanpa alasan yang dijelaskan. Tidak menyerah, JSI kemudian bersurat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat melalui nomor 013/AUD/DPP-JSI/V/2025 untuk melaksanakan audensi pada Jumat, 9 Mei 2025, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut ataupun kejelasan terkait permohonan tersebut.
JSI kembali mengajukan permohonan audensi kedua kepada Dinas Pendidikan melalui surat nomor 025/AUD/DPP-JSI/V/2025 dengan jadwal pada Senin, 2 Juni 2025, namun kembali mendapatkan penolakan tanpa penjelasan rinci. Upaya terakhir dilakukan melalui surat nomor 027/AUD/DPP-JSI/VI/2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru, dengan harapan dapat membuka ruang dialog pada 13 Juni 2025, namun kembali tidak direspons.
Nanang Jaenudin menilai bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan maupun DPRD Provinsi Jawa Barat sangat mengecewakan dan mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas anggaran publik. “Kami menduga ada yang tidak beres dalam proyek pelatihan TOEIC ini. Oleh karena itu, kami berusaha membuka ruang komunikasi secara resmi melalui audensi, namun selalu ditolak. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
JSI meminta adanya keterbukaan informasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pelatihan TOEIC tersebut serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik dalam skala besar.
Proyek ini menjadi perhatian karena nilainya yang signifikan dan pentingnya memastikan bahwa program pelatihan yang dibiayai oleh anggaran negara benar-benar menyasar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata dan transparan.
