zmedia

Dua Dekade di Iran, Ismail Amin Tetap Memilih Indonesia


Iran, bertanya.id - Hampir 20 tahun Ismail Amin bermukim di Iran. Waktu yang cukup untuk membangun kehidupan baru, bahkan identitas baru. Namun bagi Ismail, satu hal tak pernah berubah: ia tetap warga negara Indonesia—dan ingin tetap demikian.

Tiga anaknya lahir di Iran. Kesempatan mengganti kewarganegaraan terbuka. Tapi ia menolak. “Saya datang untuk belajar, bukan mengganti identitas,” katanya. Sejak awal, tujuannya sederhana: menimba ilmu, lalu pulang dan berkontribusi, sekecil apa pun.

Ismail menegaskan, keberadaannya di Iran bukan karena beasiswa pemerintah Indonesia maupun pemerintah Iran. Ia memperoleh beasiswa dari lembaga ilmiah di bawah pengawasan langsung Pemimpin Tertinggi Iran. Ia merasa tak pernah menjadi beban fiskal negaranya.

Ironinya, ketika kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun di luar negeri, ia justru berhadapan dengan administrasi yang tak ramah. Di bandara, ia diminta membayar pajak Rp7,5 juta karena tak memiliki NPWP—istilah yang bahkan baru ia dengar saat itu. “Negara hadir pertama kali dalam bentuk tagihan,” ujarnya.

Jumlah itu mungkin tak besar bagi sebagian orang. Tapi bagi Ismail, persoalannya bukan semata nominal. Ia melihat pola: negara lebih cepat menagih kepatuhan administratif ketimbang memastikan warganya paham sistem yang dijalankan.

Pengalamannya di Iran kerap ia ceritakan. Bukan untuk membandingkan secara hitam-putih, apalagi merendahkan Indonesia. “Kritik itu bentuk harapan,” katanya. Ia mengaku justru karena ingin pulang dan melihat Indonesia lebih baik, ia memilih bersuara.

Menurut Ismail, problem Indonesia bukan pada rakyatnya. “Kita pekerja keras dan adaptif,” ujarnya. Yang sering tersendat adalah tata kelola: kebijakan tak konsisten, birokrasi yang lebih menuntut daripada melayani, dan pengelolaan yang tak efisien.

Namun kritiknya tak selalu diterima. Ia pernah dicap lebih mencintai Iran, bahkan disebut buzzer. Ada pula yang merendahkan status WNI-nya karena lama tinggal di luar negeri. Padahal, kata dia, menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin konstitusi.

Bagi Ismail, nasionalisme bukan soal pujian tanpa jeda. Ia adalah keberanian mengakui kekurangan dan memperbaikinya. “Kita boleh marah pada rumah sendiri,” katanya, “tapi bukan berarti kita berhenti menyebutnya rumah.”

Dua dekade di Iran tak mengubah pilihannya. Indonesia tetap tujuan akhir. Bukan sekadar tempat lahir, melainkan tempat pulang.(*)



Red.