Bandung, bertanya.id - Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung, Jumat (19/12/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap tata kelola pemerintahan daerah serta dugaan praktik korupsi yang dinilai berdampak pada pelayanan publik.
Aliansi Cipayung Plus terdiri atas sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), HIMA PERSIS, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan yang berkaitan dengan persoalan mendasar di Kota Bandung. Isu yang disoroti meliputi kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, penanganan banjir, hingga persoalan penggusuran lahan di sejumlah wilayah.
Koordinator Lapangan Aksi, Tumpal Pardamean Hasibuan, menyatakan bahwa dugaan korupsi dan praktik jual beli jabatan yang menyeret pejabat eksekutif daerah harus ditangani secara transparan.
“Integritas kepemimpinan daerah menjadi kunci. Kami meminta Wali Kota Bandung dan jajaran organisasi perangkat daerah bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,” kata Tumpal saat menyampaikan orasi.
Selain isu hukum, mahasiswa juga menilai pemerintah daerah belum optimal dalam menjalankan pembangunan kota. Kebijakan transportasi dinilai belum mampu mengurangi kemacetan, pengelolaan sampah dianggap belum tertangani secara menyeluruh, serta penanganan banjir dinilai masih bersifat jangka pendek.
Dalam aspek sosial, mahasiswa menyoroti persoalan penggusuran di kawasan Dago Elos, Sukahaji, dan Tamansari. Mereka menilai pemerintah daerah perlu memastikan perlindungan hak warga serta penyediaan solusi yang berkeadilan.
Adapun enam tuntutan yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus meliputi keterbukaan informasi publik, perbaikan sistem transportasi, pembenahan pengelolaan sampah, akurasi data jaminan sosial, serta mitigasi banjir melalui pengendalian alih fungsi lahan dan pemulihan lingkungan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Mahasiswa menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan dan proses hukum di Kota Bandung sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Kami akan tetap mengawal agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Tumpal.(*)
Red.
