Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa proses komunikasi dengan TNI telah berlangsung sejak awal, mengingat sebagian lahan yang akan terdampak proyek merupakan milik institusi tersebut.
“Komunikasi dan koordinasi adalah yang paling penting. Alhamdulillah, kami bersyukur karena keluarga besar TNI menyetujui pembangunan underpass di tahun 2026,” ujar Ngatiyana.
Menurutnya, setelah adanya persetujuan prinsip, pemerintah daerah kini fokus menuntaskan sejumlah administrasi, termasuk penetapan lokasi serta teknis pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai ketentuan.
“Pihak TNI sudah menyetujui, tinggal administrasi berikutnya. Jangan sampai kita melanggar aturan. Tanah-tanah TNI yang terkena pelebaran jalan akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Kawasan Gatot Subroto dikenal sebagai salah satu titik rawan macet, terutama sejak meningkatnya perjalanan Kereta Api Feeder yang melayani penumpang Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Frekuensi kereta yang melintas setiap 15–30 menit membuat sistem buka-tutup perlintasan semakin sering dan berdampak langsung pada kepadatan lalu lintas.
“Salah satu dasarnya kenapa underpass harus dibangun adalah karena tidak boleh ada perlintasan sebidang sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Yang kedua, untuk mengurangi kemacetan,” tegas Ngatiyana.
Selain itu, tingginya intensitas perjalanan kereta turut meningkatkan risiko kecelakaan di area perlintasan sebidang. Kehadiran underpass nantinya diharapkan dapat meminimalkan potensi tersebut dengan menghadirkan jalur lalu lintas yang lebih aman dan lancar.
Dengan proyek ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap mobilitas warga di kawasan Gatot Subroto dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memberi dampak positif pada konektivitas perkotaan di masa mendatang.
Sumber : Infocimahi
