Hasil olah TKP mengungkap perusakan berlangsung bukan satu-dua hari, melainkan telah terjadi sejak awal Oktober 2025 dan tersebar di tiga titik berbeda:
Blok Bojong Waru: 5 hektar tanaman teh ditebang dari pangkal, dibiarkan mengering.
Blok Cipicung I: 8,25 hektar rusak berat.
Blok Cipicung II: sekitar 1 hektar dalam kondisi serupa.
Di lokasi, polisi menemukan tumpukan tanaman teh yang sudah dipotong dan diduga akan dibakar. Informasi dari PTPN VIII menyebutkan, aksi penebangan dilakukan diam-diam pada dini hari, seolah direncanakan agar tidak terdeteksi.
Gerak Cepat Polisi
Polresta Bandung menyiapkan langkah tindak lanjut, mulai dari penerbitan laporan informasi hingga agenda pemanggilan sejumlah pihak.
PTPN VIII dijadwalkan hadir pada 1 Desember 2025.
Kementerian BUMN menyusul pada 3 Desember 2025.
Pihak kepolisian memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
Aroma Konflik Lahan
Dugaan sementara mengarah pada penyerobotan lahan untuk dialihkan menjadi lahan pertanian sayuran. Upaya tersebut sebelumnya sudah memicu ketegangan dengan pekerja kebun teh.
Serikat Pekerja Korwil Cinyiruan dan Kertasari secara tegas menolak pengalihan lahan dan meminta perlindungan penuh dari PTPN VIII.
Gubernur Turun Tangan
Melihat eskalasi kasus dan luasnya kerusakan, Gubernur Dedi Mulyadi langsung meminta Kapolda Jabar serta Bupati Bandung untuk mengambil tindakan tegas. Ia menegaskan bahwa perkebunan teh merupakan aset penting daerah yang tak boleh diganggu atau dialihfungsikan secara ilegal.
Kasus ini kini menjadi sorotan besar masyarakat Jawa Barat. Warga menanti langkah konkret aparat untuk mengungkap pelaku, motif, dan jaringan yang diduga terlibat dalam perusakan kebun teh berskala besar tersebut.(*)
Sumber : infobandung
