Beragam infrastruktur pendukung, termasuk sistem pendaftaran online yang kini disebut lebih aman dan terkontrol, telah disiapkan untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar.
Kesiapan Disdik Menghadapi SPMB
Sejumlah poin penting terlihat dari langkah persiapan Disdik Kota Bandung, di antaranya:
Transparansi SPMB – Kuota penerimaan untuk jalur domisili, afirmasi, dan jalur lainnya telah ditentukan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
Layanan Satu Pintu – Disdik bekerja sama dengan Disdukcapil dan Dinsos untuk mempermudah administrasi warga, khususnya dalam verifikasi data.
Pengamanan Sistem – Sistem pendaftaran online ditingkatkan keamanannya guna mencegah gangguan dan menjaga kerahasiaan data.
Daya Tampung – Pemerintah memastikan daya tampung sekolah negeri dan swasta tahun ini dinilai mencukupi lulusan SD yang akan melanjutkan ke tingkat SMP.
Atas kesiapan ini, apresiasi publik mengalir kepada Disdik Kota Bandung.
Munculnya Isu Dugaan Penyimpangan E-Katalog
Di balik catatan positif tersebut, muncul pula isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah pihak menyampaikan adanya dugaan praktik tidak wajar pada proyek-proyek e-katalog yang disebut melibatkan beberapa oknum. Informasi ini beredar luas di lingkungan publik dan lingkup pemerintahan, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari instansi terkait.
Rumor tentang potensi intervensi dalam proses penindakan aparat penegak hukum juga menjadi perbincangan. Meski demikian, tidak ada pernyataan resmi yang menguatkan isu tersebut.
Pengamat Minta Pemkot Bandung Beri Klarifikasi
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Wempy Syamkarya, SH, MM, menilai situasi ini perlu ditangani agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin liar.
"Wali Kota Bandung Muhammad Farhan perlu memanggil jajaran terkait untuk meminta penjelasan, khususnya Kadisdik. Jika perlu, bentuk tim independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, klarifikasi terbuka sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Peran Pengawasan DPRD dan Penegak Hukum
Wempy juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandung berjalan, mengingat fungsi pengawasan melekat pada lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa jika terdapat pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, maka penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berintegritas.
Koordinasi antara Pemkot Bandung, Kejari, Polrestabes, hingga KPK dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperjelas permasalahan yang muncul.
Seruan Gerak Cepat Pemkot Bandung
Menurut Wempy, respons cepat pemerintah menjadi kunci agar persoalan tidak berkembang menjadi keresahan publik.
“Jika ada masalah di Disdik, harus segera diselesaikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan layanan pendidikan tetap optimal,” tuturnya.
Oleh : Wempy Syamkarya, SH, MM
Pengamat Kebijakan Publik & Politik
Red.
